• Bahasa

Sistem Manajemen Pembentukan Produk Hukum Daerah (SIMPPUH)

30 Aug 2018 Admin 123

   
Sebagai unsur staf, maka sekretariat daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif sesuai Visi Sekretariat Daerah yaitu “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik Melalui Optimalisasi Rumusan Kebijakan Yang Berkualitas.”, dan diterjemahkan dengan Misi yaitu:

Fungsi utama pemerintah salah satunya adalah fungsi pelayanan yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Sesuai euphoria pelayanan publik dalam tata pemerintahan di daerah yang dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, aspiratif, efisien, efektif, bertanggung jawab dan terukur.

Dalam konteks desentralisasi pelayanan publik seharusnya menjadi lebih responsif terhadap kepentingan publik. Melihat fenomena yang berkembang saat ini pelayanan publik telah berkembang dari pelayanan yang bersifat sentralistik ke pelayanan yang berorientasi kepuasan pelanggan.

Pelayanan publik pada hakekatnya berkaitan dengan aspek kehidupan yang sangat luas dan mendasar. Dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara pemerintah dituntut untuk memberikan dan memenuhi berbagai layanan yang diperlukan oleh masyarakat.


1.   Merumuskan kebijakan yang berkualitas dalam rangka mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta berorientasi pada pelayanan publik.


2.    mewujudkan efektifitas tata kelola administrasi pemerintahan yang profesional dan handal.


        Selanjutnya, pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasamya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa proses sebuah peraturan menjadi legal dan mempunyai daya ikat atau kekuatan hukum tetap harus melewati beberapa tahap. Karena terdapat berbagai jenis bentuk peraturan perundang-undangan, dimana setiap jenisnya mempunyai spesifikasi kewenangan legislasi (pembuatan peraturan) yang berbeda-beda, maka perlu dijelaskan satu persatu sesuatu dengan hierarki jenis/bentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Jenis Produk Hukum Daerah terdiri atas :

1.    Peraturan Daerah;


2.    Peraturan Kepala Daerah;


3.    Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan


4.    Keputusan Kepala Daerah.


        Sesuai Peraturan Bupati Garut Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Subbagian Perundang-undangan sebagai salah satu subbagian yang ada di Bagian Hukum dan HAM tidak terlepas dari tugasnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi khususnya perangkat daerah yang menjadi sasaran pelayanan, salah satunya adalah pelayanan pembuatan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Dalam pembentukan Produk Hukum Daerah (Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati) sebagamana dimaksud di atas, tidaklah selalu berjalan mulus, seringkali dalam pelaksanaan pekerjaaan selama ini terjadi beberapa kendala baik dari perangkat daerah sebagai Perangkat Daerah pemrakarsa atau dari Bagian Hukum dan HAM khususnya Subbagian Perundang-undangan dalam memberikan pelayanan. Dimana kendala tersebut seringkali mengakibatkan kebuntuan dalam penyelesaian produk hukum daerah (Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati) sebagaimana dimaksud.


         Untuk menjawab tantangan tersebut, maka seluruh tahapan pembentukan produk hukum daerah (Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati) akan dilakukan melalui sebuah sistem, yang dituangkan dalam “Pembangunan dan Penerapan Sistem Manajemen Pembentukan Produk Hukum Daerah (SIMPPUH) Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.”

Tujuan dari Sistem Manajemen Pembentukan Produk Hukum Daerah (SIMPPUH) yaitu untuk memangkas jarak, menghemat waktu serta mempermudah perangkat daerah dalam pembentukan produk hukum daerah (Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati).


     Sedangkan manfaat yang diharapkan dengan adanya Sistem Manajemen Pembentukan Produk Hukum Daerah,


1.    Perangkat Daerah lebih memahami arti pentingnya aturan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan dan bisa mengetahui progess pembentukan produk hukum daerah (Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati) yang diajukan oleh Perangkat Daerah tersebut.


2.    Terciptanya kebijakan Pemerintah Daerah yang benar dan cepat sehingga pelayanan publik bisa segera dilaksanakan


               Pada tahap awal, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah telah melakukan sosialisasi Rancangan Sistem Manajemen Pembentukan Produk Hukum Daerah (SIMPPUH) kepada seluruh SKPD pada tanggal 21 Agustus 2018, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, dimana pada prinsipnya perwakilan SKPD sebagai SKPD Pemrakarsa pembentukan produk hukum daerah menyambut baik gagasan inovasi ini.

     
Sistem Manajemen Pembentukan Produk Hukum Daerah (SIMPPUH) diharapkan dapat segera diwujudkan, dimana pengadaan aplikasi direncanakan pada Tahun Anggaran 2018, sehingga Sistem Manajemen Pembentukan Produk Hukum Daerah (SIMPPUH) ini dapat diuji coba pada Tahun Anggaran 2019.


 Nita Yuanita, SH. MM (Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut)

www.garutkab.go.id

Dikelola oleh :
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut
Jl. Pembangunan No. 181, Garut, 44151
Provinsi Jawa Barat

+62 262 4895000
diskominfo@garutkab.go.id
diskominfo@garutkab.go.id
Pemkab Garut
pemkab_garut