garut header
Selasa, 28 Maret 2017   English | Sunda
rss2
Assalam wrwb, Maaf sebelumnya, dimana saya…
assalamualaikum, upami bade magang di dinas…
aslkm.bade naroskeun upami prosedur ngadaamel surat…
Situs yang bagus, sangat bermanfaat. saran…
Tekan tuts panah kiri/ kanan Keyboard untuk berpindah ke artikel lain
Jadwal Imsakiyah
rss2 berita
Rudy Optimis IPM Garut di 2019 Lampaui IPM Jabar

Hingga kini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut masih menempati posisi ke-25 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan poin sebesar 63,21.

Angka IPM Kabupaten Garut tersebut masih berselisih minus 6,29 poin dari IPM Jawa Barat yang mencapai 69,50 poin, dan minus 6,34 poin dari IPM nasional yang mencapai 69,55 poin.

Bupati Garut Rudy Gunawan ketika memberikan sambutan pada Upacara Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Eselon 2, dan 3 di lingkungan Pemkab Garut di Gedung Pendopo Garut pada Rabu (28/12/16), mengakui soal “IPM” masih merupakan PR (Pekerjaan Rumah) besar bagi Kabupaten Garut. Padahal IPM merupakan ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Akan tetapi Rudy optimis dengan pertumbuhan IPM sebesar 1,57%, pencapaian IPM Garut pada 2019 mendatang bisa melampaui rata-rata IPM Jawa Barat. Karenanya, Rudy mengingatkan para pejabat Pemkab Garut pada 2018 mendatang harus ada perubahan signifikan sebagai upaya mengejar ketertinggalan Garut dari daerah lainnya.

“Untuk mengejar ketertinggalan, di 2018 harus ada perubahan signifikan,” ingatnya.

Selain pertumbuhan IPM mencapai 1,57%, Rudy mengklaim IPM Garut dapat melampaui IPM Jawa Barat pada 2019 dengan meningkatnya pelayanan publik Garut dari semula berada di zona merah ke kuning tinggi. Sesuai Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Tahun 2017, pelayanan publik kita bisa meningkat ke zona hijau di 2017. Ini ukuran keberhasilan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, selain Iman Alirahman yang dikukuhkan sebagai Sekretaris Daerah Garut, Bupati Rudy juga melantik dan mengukuhkan sebanyak 132 pejabat struktural eselon 2, dan 3 lainnya di lingkungan Pemkab Garut yang menempati jabatan baru menyusul perubahan Perangkat Daerah Garut yang baru paskapemberlakuan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Garut Nomor 9 tahun 2016 tentang Penyusunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Rudy mengklaim proses pengangkatan pejabat Pemkab Garut dilakukan melalui seleksi sesuai Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Saya berikan jaminan, proses pengangkatan dengan seleksi di jabatan 2b ini sesuai UU 5 tahun 2014 tentang ASN. Bupati berhak menentukan (mengangkat dan memberhentikan) siapapun demi kepentingan negara,” tegasnya.