garut header
Kamis, 29 Juni 2017   English | Sunda
rss2
Assalam wrwb, Maaf sebelumnya, dimana saya…
assalamualaikum, upami bade magang di dinas…
aslkm.bade naroskeun upami prosedur ngadaamel surat…
Situs yang bagus, sangat bermanfaat. saran…
Tekan tuts panah kiri/ kanan Keyboard untuk berpindah ke artikel lain
Jadwal Imsakiyah
rss2 berita
Bupati Garut Lantik 58 Pejabat Struktural

Bupati Garut Rudy Gunawan, SH., MH., MP, Jumat pagi (17/3/2017) melantik dan mengambil sumpah 58 pejabat struktural di lingkungan Pemkab Garut, di Lapang Setda Kabupaten Garut, bersamaan dengan pelaksanaan Upacara Bendera 17 Maret 2017.

Turut hadir Wakil Bupati dr. H. Helmi Budiman, Sekretaris Daerah H. Iman Alirahman, SH., M.Si, para asisten serta para kepala SKPD. Pejabat yang dilantik terdiri dari 4 orang pejabat struktural eselon IIIb dan 54 orang pejabat eselon IV.

Dua diantara yang dilantik adalah Dra. Titan Pancawati dipromosikan menjadi Sekretaris Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kabupaten Garut menggantikan Drs. Ahmad Safari yang memasuki masa pensiun. Jabatan lain seperti Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR kini diduduki Rika Gustiana, ST. Sedangkan Kepala Bidang Binamarga Dinas PUPR yang baru adala Effendi, yang sebelumnya Kepala Bidang Penataan Ruang. Pejabat eselon IV yang dilantik umumnya menduduki jabatan baru di kantor kecamatan.

Di hadapan peserta upacara yang tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Bupati Rudy Gunawan, mengingatkan, perpindahan PNS dalam suatu lingkungan tugas adalah sebuah keniscayaan yang harus diterima. Sebagai kepala daerah kapanpun dirinya bisa melantik dan memutasikan Aparatur Sipil Negara (ASN), kecuali Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Untuk itu, dirinya akan terus memantau kinerja pejabatnya dalam upaya memperbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, menjadi PNS adalah pilihan hidup yang didalamnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam menunaikan tugasnya senantiasa tidak lepas dari aturan, termasuk hal disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Bupati juga mengingatkan jajarannya agar dalam pelaksanaan APBD tidak mengambil keputusan yang berperilaku koruptif yang menyebabkan kerugian negara yang bisa berhadapan dengan ketentuan yang berlaku.

Berkaitan dengan kondisi jalan yang sempat dikeluhkan masyarakat, Bupati Rudy menegaskan akan memantau langsung perbaikan jalan. “Saya akan pantau terus perbaikan jalan ini selama duapuluh empat jam”, tegasnya. Untuk perbaikan infrastruktur jalan ini Pemkab Garut menganggarkan sekira Rp 18 milyar.