garut header
Kamis, 08 Desember 2016   English | Sunda
rss2
Assalam wrwb, Maaf sebelumnya, dimana saya…
assalamualaikum, upami bade magang di dinas…
aslkm.bade naroskeun upami prosedur ngadaamel surat…
Situs yang bagus, sangat bermanfaat. saran…
Tekan tuts panah kiri/ kanan Keyboard untuk berpindah ke artikel lain
Jadwal Imsakiyah
rss2 berita
30 Pengaduan Setiap Bulan, Leasing Paling Bermasalah

Perselisihan antara konsumen dan pihak perusahaan leasing menjadi persoalan yang paling sering terjadi di Kab. Garut. Hal ini terlihat dari banyaknya pengaduan yang diterima Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Yudha Putra Garut.

Menurut Direktur LPK Yudha Putra, Rahmat Permana, dalam dua tahun terakhir ini, perselisihan antara debitur dan leasing mencapai 70 persen dari sekitar 200 perkara yang ditanganinya. Lembaga ini menerima pengaduan antara 20 - 30 orang per bulan.

“Saat ini pengaduan yang kami terima lebih dominan para konsumen atau debitur kendaraan. Umumnya mereka merasa diberlakukan tidak adil karena pihak leasing melakukan penarikan kendaraan secara sepihak, meski konsumen sudah melakukan kewajibannya di atas 80 persen. Atas dasar pengaduan itu, kami berupaya melakukan mediasi dengan pihak leasing untuk menyelesaikan masalah ini,” tutur Rahmat saat ditemui di kantornya, Jumat (3/5).

Padahal menurutnya, selama ini banyak perusahaan leasing yang melanggar atau tidak mematuhi Kepmen dan UU No. 42/1999 tentang Fidusia. Di mana perjanjian antara konsemen dengan leasing dilakukan di hadapan notaris. Namun kenyataannya, perjanjian dibuat secara sepihak dan dipersiapkan sebelumnya.

Dengan demikian, hal seperti itu merupakan bentuk pelanggaran atau upaya melawan hukum. Tetapi, pelanggaran hukum yang dilakukan pihak leasing itu malah membuat posisi konsumen menjadi lemah.

“Pengaduan yang kami terima tidak hanya debitur sepeda motor, melainkan juga kendaraan roda empat dan lebih. Memang tidak seluruh sengketa bisa kami selesaikan. Namun setidaknya, hampir 90 persen bisa dituntaskan,” tambahnya.

Sengketa bank

Urutan kedua perkara sengketa yang masuk ke lembaganya, yakni perselisihan antara nasabah dengan bank. Ini terjadi hampir di seluruh bank yang ada di Kab. Garut. Perkara yang paling menonjol pihak bank melakukan lelang objek jaminan kredit tanpa melalui putusan pengadilan saat terjadi “kemacetan debitur”. Proses lelang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik objek jaminan kredit. Ketidaktransparanan itu membuat nasabah merasa dirugikan.

Mengingat tingginya angka perselisihan yang melibatkan konsumen dan pihak pengusaha, Rahmat berpendapat, di Kab. Garut perlu dibangun peradilan konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).