placeholder for flash movie
Rabu, 30 Juli 2014   English | Sunda
Assalamualaikum,Bapak / Ibu khususnya yang berwenang…
Informasi mengenai kopi preanger sangat berguna,…
Mohon informasi apakah BKD Garut telah…
Assalamu'alaikum Wr. Wb Perkenalkan, saya Yusuf,…
SMS
Tekan tuts panah kiri/ kanan Keyboard untuk berpindah ke artikel lain
Jadwal Imsakiyah
Penghargaan
Sindikasi
rss2 berita
Loyalitas PNS Hanya Untuk Tugas Pemerintahan

Kepala Program Doktor dan Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Parahiangan Bandung, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MH mengemukakan salah satu masalah laten yang sering terjadi dalam pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) adalah keterlibatan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau birokrasi yang turut “membantu dan memfasilitasi” salah satu pasangan.

Saat tampil sebagai pembicara pada acara seminar dan sosialisasi “Netralitas anggota Korpri dalam kehidupan politik dan birokrasi” di Pendopo Kabupaten Garut, Selasa (23/07), Asep Warlan menegaskan pentingnya PNS tidak melibatkan diri dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Netralitas bagi PNS sangat diperlukan agar tidak mengganggu pada pelayanan publik dan tidak berlaku diskriminatif.

Dalam fungsi pelayanan, seorang PNS harus melayani siapapun terlepas dari aspirasi politik yang berbeda. Sebab hal itu menyangkut fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Walau demikian netralitas PNS berbeda dengan netralitas TNI/Polri, PNS tetap masih memiliki hak pilih.

Dalam perwujudannya, Dosen Fakultas Hukum Unpar tersebut menjelaskan bahwa PNS hanya dapat menjalankan pekerjaan kalau pekerjaan tersebut untuk kepentingan kelancaran pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan, juga kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan subjektif dari seseorang walaupun yang bersangkutan pimpinan.

Loyalitas tidaklah hanya diukur dari segi kepatuhan seseorang pada pribadi pimpinan, tetapi kepatuhannya menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang dibebankan kepadanya, serta ketaatannya dalam menjalankan dan menegakkan peraturan perundangan.

Bila semua itu dilanggar, semisal yang bersangkutan ikut terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung kepala atau wakil kepala daerah, menggunakan fasilitas terkait jabatannya dalam kegiatan kampanye, PNS menjadi anggota PPK, PPS, KPPS tanpa seijin pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung, tentunya hukuman disiplin bisa dikenakan bagi PNS yang melakukan pelibatan diri dalam proses tersebut. Yang bersangkutan, tutur Warlan, bisa dikenakan hukuman disiplin berat sampai berupa pemberhentian dari statusnya sebagai PNS.

Namun demikian bila keinginan terlibat pada kegiatan plitik praktis itu tidak bisa dielakkan, maka yang bersangkutan seyogyanya mengundurkan diri dari status kepegawaiannya. Larangan juga diberlakukan bagi PNS yang menjadi Calon Kepala Daerah, yang bersangkutan tidak boleh melibatkan pegawai lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye, seperti tim sukses, tegasnya.

Senada dengan Asep Warlan, Sekretaris Kabupaten Garut H Iman Alirahman, SH, M.Si yang juga bertindak sebagai pemateri pada seminar yang diikuti para Kepala SKPD, Camat serta PNS di lingkungan Pemkab Garut, menegaskan sebenarnya terkait netralitas PNS itu bukan hal baru lagi, semua PNS sudah memahami betul terkait hal ini.

Sesuai dengan PP 53 Tahun 2010, dua hukuman disiplin bisa dikenakan bagi PNS yang terlibat dan melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, pertama hukuman disiplin sedang, seperti penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat dan penurunan pangkat satu tahun, bagi mereka yang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah (KD/WKD) berupa surat dukungan disertai foto copy KTP, terlibat dalam kegiatan kampanye atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu.

Kedua, jelas Sekda, hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat selama tiga tahun atau penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan jabatan sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Upaya Reformasi birokrasi untuk terus menjaga netralitas PNS di Pemkab Garut dilakukan melalui pendekatan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk membentuk birokrasi profesional. Sekda menegaskan sasaran reformasi birokrasi, seperti untuk organisasi, bagaimana menciptakan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran; dan sasaran Sumber Daya Manusia Aparatur dititiktekankan pada bagaimana menciptakan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, sejahtera. Dan sasaran pelayan publik, yaitu dengan meningkatkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sekda menuturkan, lima hal pokok yang mesti dicermati seluruh PNS di Kabupaten Garut, di antaranya untuk senantiasa terus meningkatkan komitmen dan loyalitasnya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, serta senantiasa meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan disiplin pegawai negeri sipil dalam proses pelaksanaan tugas. Dan tidak sekali-kali terlibat dalam aktivitas politik untuk sekedar memenuhi kepentingan karir jangka pendek, karena hal tersebut dapat menjadi bumerang bagi yang bersangkutan.

Navigasi
Angkutan Umum
ATM/Bank/Asuransi
Biro Jasa & Layanan Umum
Instansi Pemerintah
Jasa Wisata
Kantor Pelayanan
Keagamaan
Layanan Telematika
Organisasi Masyarakat
Perbelanjaan
Produsen Produk Khas
Sarana Kesehatan
Sarana Pendidikan
Web/Blog
July 2014
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Stats Situs
Tautan Pilihan
spacer