Pemkab Garut Adakan Rakor Pendamping dan Operator PKH Tahun 2017

Para Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan (PKH) Se-Kabupaten Garut mengikuti rapat koordinasi dalam kegiatan fasilitasi dan pengembangan PKH Tahun 2017, bertempat di gedung Lasminingrat, Kamis (12/10/2017).

Rapat koordinasi ini dibuka oleh Wakil Bupati Garut dr Helmi Budiman. Wabup Dalam sambutannya, melalui kegiatan ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang Bantuan Tunai Program Keluarga Harapan yang sudah dicairkan di Kabupaten Garut.

Helmi menjelaskan, PKH adalah Program pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk melaksanakan kewajibannya yaitu; satu ibu hamil memeriksakan kehamilan sebanyak 4 kali selama masa kehamilan; dua ibu melahirkan, proses kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; tiga ibu nifas memeriksakan kesehatannya minimal 2 kali sebelum mencapai 28 hari; empat bayi dibawah satu tahun harus di imunisasi lengkap dan ditimbang secara rutin setiap bulan dan mendapat suplemen vitamin A dua kali dalam setahun; dan lima anak usia sekolah harus hadir mengikuti pelajaran sekolah dengan kehadiran minimal 85% hari sekolah setiap tahunnya, ungkapnya

Kewajiban-kewajiban tersebut harus dipenuhi KSM. Apabila tidak dipenuhi maka jumlah bantuan yang diterima akan dikurangi bahkan dapat dihentikan. Tugas pendamping PKH adalah mengawasi dan mendampingi para KSM untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya.

“Peran aktif saudara-saudara sebagai pendamping sangat membantu dalam mensukseskan PKH yang merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan dengan memutus mata rantai kemiskinan. Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan permasalahan yang ada di lapangan, sehingga bisa difasilitasi melalui Dinas Sosial Kabupaten Garut,” teganya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Elka Nurhakima mengucap syukur Alhamdulillah pada awal tahun 2007 kabupaten Garut mendapatkan Program PKH dan kabupaten Garut pun dijadikan pilot project oleh kementrian.

Lebih lanjut Elka menjelaskan, Dari 27 kabupaten yang berada di wilayah Jawa Barat hanya tujuh yang mendapatkn program PKH dari kementrian, awalanya di delapan kecamatan dengan jumlah pendamping 44 org operator 4 org.

Dua tahun setelah ada penambahan di 6 kec dengan jumlah RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) 4132 org, dengan Pendamping 19 orang. Berikutnya pada Tahun 2012 RTS (8175) di 4 kecamatan dengan 27 pendamping. Tahun 2014 menerima 22.669 RTS dengan 77 pendamping. Tahun 2015 pkh 7653 tambahan di 4 kecamatan dan pada tahun 2016 PKH 41 kec 46862 RTS personil 11 pendamping 8 operator. Rencana tahun ini penambahan pendamping menjadi 500 lebih, tambahnya.

“Perhatian kemensos ke Kabupaten Garut sangat besar. Diharapkan semakin hari permasalahan kemiskinan semakin berkurang,” pungkanya.