Bupati Garut Buka Acara Sosialisasi Paralegal

Hampir semua kejadian atau kasus menimpa masyarakat di wilayah perdesaan di sebabkan oleh kekurangpahaman masyarakat desa. Atas ketidak mampuan desa dari aspek hukum akan semakin merusak tatanan kehidupan di perdesaan.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengingatkan semua pihak, tidak terkecuali di tingkat desa untuk terus meningkatkan pengetahuannya, sehingga permasalahan di tingkat desa tidak harus mencuat ke tingkat lebih atas, termasuk ke tingkat kabupaten, selama tiga pilar yang dibangun antara kepala desa, babinsa dan babinkantibmas melakukan tugas dan komunikasinya dengan baik.

“Ketika di wilayah perdesaan ada sebuah masalah, maka tidak serta merta di bawa ke tingkat lebih atas. Maka ketiga pilar ini harus berjalan dengan baik,” kata Bupati Rudy Gunawan, saat bertatap muka dengan warga Desa Bayuresmi Kecamatan Bayuresmi dalam acara Sosial Paralegal, bertempat di Aula Desa Banyuresmi Kecamatan Banyuresmi, Kamis (07/12/2017).

Berkaitan dengan sosialisasi tentang Paralegal, bupati mengharapkan budaya musyawarah harus tetap dipelihara, sehingga permasalahan-permasalahan di tingkat desa bisa diselesaikan secara baik, dengan difasilitasi oleh tiga pilar; kepala desa, Babinsa dan Babinkantibmas.

Menurut Mulyono Khadafi, selaku penyelenggara kegiatan, permasalahan paralegal dilatarbelakangi munculnya reaksi atas tidak berdayaan hukum dan dunia profesi hukum dalam memahami dan membantu mewujudkan hak-hak masyarakat marginal yang secara jelas telah diakui oleh hukum. Hak-hak dimaksud adalah hak untuk memperoleh upah yang layak, hak atas lingkungan yang sehat, hak berserikat, kebebasan berpendapat, dan lain-lain.

Agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi, sambung Khadafi, harus diupayakan, salah satunya warga masyarakat mengerti dan memahami hak-hak tersebut dalam konteks posisi mereka dalam masyarakat. Selain itu warga masyarakat memiliki kekuatan dan kecakapan untuk memperjuangkan hak-hak tersebut, disamping memiliki akses dalam menyampaikan pokok-pokok pikiran berkaitan perwujudan hak-hak tersebut. Yang lebih penting juga adalah pelibatan masyarakat dalam tahapan proses pemenuhan hak-hak tersebut.

Paralegal sendiri menurut terminologi profesi bantuan hukum, sambung khadafi, adalah seseorang warga negara yang mengabdikan dirinya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sebelum perkara tersebut ditangani oleh seorang advokat, mulai dari konsultasi, pendampingan, mediasi, atau pelimpahan kasus.

Turut hadir pada acara pembukaan sosialisasi Kepala Dinas Kesbangpol Drs. Wahyudijaya, M.Si, Asisten Administrasi Umum Asep Farouq, SH, M.Si, Camat Banyuresmi Drs. H. Nurrodin, M.Si, para kepala desa, termasuk kepala desa dan perangkat desa setempat, dan masyarakat Desa Bayuresmi.