Ketahanan pangan penduduk Kab. Garut masih terbilang rendah. Hal itu diindikasikan dengan tingkat keanekaragaman pangannya yang masih rendah, skor pola pangan harapan (PPH)-nya hanya mencapai 54 poin.
Skor PPH nasional 75,50 poin. PPH merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman pangan. Pola konsumsi penduduk Garut masih didominasi karbohidrat, tepatnya beras. Sehingga ketergantungan terhadap beras cukup tinggi.
Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian (BKPPP) Kab. Garut, Tatang Sukmana, pada pameran ketahanan pangan di halaman kantor BKPPP Garut, Jln. Oto Iskandar Dinata, Rabu (10/3), berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional pada 2008, skor PPH penduduk Garut baru mencapai 54 dengan angka kecukupan gizi 68% dan protein 79%.
Konsumsi energi/karbohidrat penduduk Garut mencapai 1.341 kilokalori/orang/hari. Sedangkan kecukupan energi secara nasional rata-rata 2.200 kilokalori/orang/hari. Konsumsi proteinnya hanya mencapai 39 gram/orang/hari, padahal idealnya 52 gram/orang/hari.
“Penduduk Garut masih sangat bergantung pada beras untuk memenuhi karbohidratnya. Padahal karbohidrat terdapat pada jenis pangan lain yang ada di sekitar kami, misalnya umbi-umbian. Ganyong ‘kan bisa dioleh menjadi kue atau roti. Jadi tak usah lari ke terigu yang harus diimpor, nutrisinya sama,” terang Tatang.
11 kelompok pangan
Dikatakan, kebutuhan terhadap karbohidrat sebetulnya hanya 25% dari 11 kelompok pangan yang harus dipenuhi tubuh, seperti telur, susu, buah-buahan, biji-bijian, lemak, dan bumbu-bumbu.
Tingkat keanekaragaman pangan yang rendah, dengan masih didominasi karbohidrat, berdampak terhadap kesehatan dan kecerdasan. “Makanya, kami berupaya mendorong agar pola konsumsi pangan masyarakat ini beraneka ragam, berimbang, bergizi, dan aman,” katanya.
Menyadari masih rendahnya tingkat konsumsi keanekaragaman penduduk Garut, Bupati Garut Aceng H.M. Fikri mengimbau agar warga tidak hanya mengonsumsi karbohidrat. Tapi juga divariasikan dengan ragam pangan lainnya, terutama yang bertumpu pada olah pangan lokal. Masyarakat juga diharapkan tidak bergantung pada beras untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat.
“Penganekaragaman pangan yang bertumpu pada pangan lokal ini pun dapat mendorong pengembangan ekonomi masyarakat sendiri,” ujarnya.
Untuk itu Aceng menginstruksikan para kepala satuan kerja perangkat daerah untuk tidak menyajikan makanan olahan pabrik/kalengan di kantor, melainkan makanan olahan lokal, seperti wajit, awug, dan rengginang.
“Sebaiknya Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga tidak makan nasi pada hari Senin, cukup umbi-umbian,” katanya di hadapan para tamu undangan yang umumnya pegawai di lingkungan Pemkab Garut.